- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memasang plang sita di kediaman mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (14/3/2014). Pemasangan plang sita itu merupakan tindak lanjut penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Anas.

"Tadi sore pemasangan plang sita di Jalan Selat Makassar dan di Teluk Langsa, Duren Sawit. Itu satu rumah, tapi di dua jalan," ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat.

Tak hanya itu, Johan mengatakan, rumah di Yogyakarta yang disita KPK dalam kasus ini juga telah dipasang plang sita. Plang sita KPK itu merupakan papan berwarna putih bertuliskan "Tanah dan Bangunan Ini Telah Disita dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tersangka Anas Urbaningrum." 

Sementara itu, salah satu loyalis Anas, Tri Dianto, menyatakan protes terhadap penyitaan aset tersebut. Tri mengatakan, rumah Anas di Duren Sawit saat ini merupakan markas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI). 

"Terkait markas PPI juga ikut disegel, saya berharap KPK mau meminjamkan satu lantai di Kuningan buat markas PPI," kata Tri.

KPK menyatakan telah menyita rumah milik Anas di Jalan Selat Makassar C9 Nomor 22, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada  Jumat (7/3/2014). KPK juga menyita lahan di Kelurahan Mantrijeron, Yogyakarta, seluas 7.670 meter persegi dan seluas 200 meter persegi atas nama Attabik Ali. Selain itu, tiga bidang lahan di Desa Panggungharjo, Bantul, atas nama Dina Az yang merupakan anak Attabik Ali. Penyitaan di Yogyakarta ini dilakukan pada Kamis (6/3/2014).

Penetapan Anas sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang merupakan hasil pengembangan dari penyidikan kasus proyek pembangunan sarana olahraga di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dalam kasus hambalang, Anas diduga menerima gratifikasi ketika menjadi anggota DPR.

Terkait dugaan TPPU, Anas disangka melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan/atau Pasal 3 Ayat (1) dan/atau Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang TPPU juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. 

Pelanggaran itu terkait upaya memindahkan, menyamarkan, atau mengubah bentuk dari yang diduga diperoleh lewat tindak pidana korupsi. Unsur-unsur itu nanti diungkapkan di pengadilan.

Dengan tambahan sangkaan ini, tuntutan hukuman terhadap Anas akan menjadi lebih berat. Anas sendiri mengaku sudah tahu akan ditetapkan sebagai tersangka TPPU sejak satu bulan lalu. Ia mengatakan, sekitar satu bulan lalu ada seseorang yang istimewa di Gedung KPK yang memberitahukan penetapannya sebagai tersangka kepada para tahanan di KPK.

zsj jakarta— Duet Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama berpeluang kembali muncul dalam pentas nasional. Basuki diusulkan menjadi pendamping bagi Joko Widodo dalam perhelatan Pemilu 2014. 

"Itu (Jokowi-Basuki) pernah muncul diusulkan di Sumatera Utara. Kalau mereka berhasil di Jakarta, ada kemungkinan bisa didorong ke atas," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto saat dihubungi, Senin (9/12/2013). 

Hasto menuturkan, saat ini partainya masih mencermati kinerja kedua tokoh lintas partai itu. Meski Basuki berasal dari Partai Gerindra, Hasto menuturkan, hubungan Basuki dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat dekat. 

"Sejak dulu hubungan Bu Mega dengan Ahok (Basuki) itu sangat cair. Sebelum Pilkada DKI Jakarta, Ahok selalu datang dalam rapat pemenangan pemilu, bahkan lebih sering dibandingkan Jokowi," ucap Hasto. 

Melihat kedekatan hubungan antara Mega dan Basuki, Hasto pun tak heran ketika Basuki diundang makan siang bersama Jokowi dan jajaran pimpinan PDI Perjuangan lainnya di kediaman Megawati, Jalan Teuku Umar, kemarin, Minggu (8/12/2013). Hasto mengaku tidak tahu apakah pertemuan itu juga menjadi ajang penjajakan PDI-P kepada Ahok. 

Seperti diberitakan, PDI Perjuangan mempersiapkan dua skenario menjelang Pemilihan Presiden 2014. Skenario pertama ialah mengusung duet pasangan internal, yaitu Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Sementara itu, skenario kedua adalah mengusung Jokowi dan calon wakil presiden dari tokoh partai lain. 

Menurut Hasto, internal partainya sudah membuat kajian dan survei yang memunculkan nama Jokowi dan Megawati. Internal, katanya, masih mengharapkan sosok kepemimpinan Megawati untuk mengatasi persoalan krisis bangsa yang global pada era mendatang. Sosok Mega juga dianggap bisa melindungi Jokowi dari serangan politik yang mulai gencar terjadi.

Sumber:kompas.com

ZSJ JAKARTA-Majunya Joko Widodo sebagai calon presiden dalam pemilihan umum yang akan digelar 9 Juli mendatang, rupanya tidak hanya menarik perhatian di dalam negeri tetapi juga media-media internasional.

Seperti yang diberitakan sebelumnya Jokowi, sapaan akrab gubernur DKI Jakarta itu, pada Jumat (14/3/2014), mengumumkan akan mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan umum tahun ini. Dia sudah mendapat mandat dari untuk menjadi capres dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Misalnya media terkemuka Amerika Serikat, The New York Times, yang dalam artikel berjudul “Jakarta’s Popular Governor Gets His Party’s Nod for President” menyebut Jokowi disebut sebagai “fenomena politik” karena berhasil tampil gemilang ke panggung nasional dari Solo, sebuah kota kecil di Jawa Tengah.

Sementara itu media ekonomi terkemuka, Businessweek, dalam berita berjudul “Jakarta Governor to Run for Indonesia President; Stock Rise” mengulas bagaimana kabar pencalonan Jokowi memberi dampak positif terhadap bursa, mendongkrar IHSG sampai 3,2 persen, rekor tertinggi dalam enam bulan terakhir. Rupiah juga menguat 0,2 persen, prestasi terbaik dalam lima bulan terakhir.

Sementara itu The Wall Street Journal dalam artikel berjudul “Jakarta Governor to Contest Indonesian President” – selain mengulas menguatnya indeks harga saham dan rupiah – menyoroti popularitas Jokowi dalam berbagai jajak pendapat di Tanah Air.

Media Australia, Sydney Morning Herald, juga turut mengulas pencalonan Jokowi dalam artikelnya yang berjudul “Joko Widodo to Run for Presidency in Indonesia” menulis bahwa “korban terbesar” dari pencalonan Jokowi adalah Politikus Gerindra, Prabowo Subianto, kandidat yang dinilai paling berpeluang menang jika Jokowi tidak mencalonkan diri.